permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. permendagri tentang tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 750. 31, BN. Administrator membuat akun (username dan password) bagi para pejabat dan operator di lingkungan Pemerintan Daerah. DASAR HUKUM 1. NASKAH DINAS - TATA: Status: Berlaku: Sumber: BN 2022 (1358): 157 hlm. Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 067 Pelayanan. Permendagri No. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,. Fungsi utama aplikasi e-Office adalah penghematan waktu dalamNomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1360);. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. , M. Hubungi kami melalui Facebook fb. 1035 -2-. TATA NASKAH DINAS. Pasal 16. Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Adalah “Pengelolaan informasi tertulis. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal. Undang -Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -d aerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, TambahanPerban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota? Unduh dan baca dokumen resmi berformat pdf yang berisi peraturan, pedoman, dan contoh naskah dinas yang berlaku sejak tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. (Permendagri) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tata Naskah Dinas. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa: Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di. penempatan a. BAB I KETENTUAN UMUM. Mengingat : 1. Pasal 16 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. ly/PermendagriTNDPemda 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan /pe. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpe rcaya melalui sistemSeperti halnya diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah(DonloD Disini) Seperti dala pasal 11 disitu disebutkan bahwa ukuran kertas, berat kertas, jenis huruf, dan ukuran huruf sudah dijelaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tersebut. Peraturan ini merupakan pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah seluruh Indonesia. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. . Di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis naskah dinas, yaitu : (1) Naskah Dinas arahan; (2) Naskah Dinas. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Permendagri Nomor 01 Tahun 2023 ini oleh Biro Ortala Kemendagri dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, selasa (07/03/23. Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan pergantian; c. 02 Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta). BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). 10:34 WITA. Tahun. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Nakah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;. Disamping itu Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Mengingat : 1. PERGUB Tata Naskah Dinas Nomor 044 Tahun 2011 . 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi. Peraturan tentang ' Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah' tersebut,. Judul. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Ppt Download . GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. 24 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Tahun. (c) Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah. 94 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. inisial organisasi bulan tahun SHTIbuatan urut agenda [1. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. No. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Naskah dinas memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah, serta sebagai arsip penting yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. PERMENDAGRI No. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 116). Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yanglingkungan kementerian dalam negeri. ( Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Terkait Tata Naskah Dinas ,naskah dinas korespondensi ) Dengan Hormat. Asas. 24 MB) Terima kasih sudah berkunjung. bahwa pedoman umum. Judul. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di. ABSTRAK PERATURAN. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021. Tematik. TENTANG. Tanggal 13 Nopember 2009, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Dicabut sebagian dengan : PERMENDAGRI No. a. 750. 24 Tahun 2009 TTG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016. (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah. efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Teks penuh. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemda. UU No. pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2012. Pejabat yang Menetapkan. kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan APBD atau peraturan kepala daerah tentang perjalanan dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. sebagai pedoman dalam pengelolaan dan teknis tata naskah dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433; Menetapkan. informasi bimtek permendagri no 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah: Biaya Kontribusi Rp. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyusunan Naskah Dinas. Kementerian Dalam Negeri: Tahun Terbit: 2023:. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; b. 63/MENLHK-SETJEN/2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Permendagri No. paraf untuk Surat perintah peljalanan dinas, dibubuhkan lemhar pertama_ 4. Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami perubahan seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. Diantaranya perubahan kasifikasi jenis naskah dinas menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus dan naskah dinas lainnya serta penyusunan. LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN. 71 Thn 1993 Tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas. TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Teks penuh. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. UNDANGAN BIMTEK MCP (Monitoring Center For Prevention) Agenda Bimtek Sep-Des’23; DAPATKAN JADWAL & UNDANGAN “SURAT BIMTEK 105. TENTANG DATABASE PERATURAN. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (DISINI) Demikian informasi tentang Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. 54 Tahun 2009 tentang Tata. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas. Petugas yang mengelola arsip disebut arsiparis. Jenis Kelamin : dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk meningkatkan. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah. TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. 2019/No. UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten. Permendagri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dan Kota (Lampiran 1) Diunggah oleh wiltord. 2. Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. GO. 30 Desember 2020. Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem: 119: 066 Stempel Dinas: 120: 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis: 121: 068. go. mengoordinasikan. KEMENDAGRI. Undang-undang nomor 61 Tahun. 2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional) 173. Permendagri tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Terbaru Administrasi Arsip Download Indonesia Sekolah. informasi bimtek permendagri no 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah: Biaya Kontribusi Rp. Login. 26 Januari 2023. perorangan; 2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan. G ubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ; Mengingat : 1. Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Download juga: APLIKASI CETAK AMPLOP SURAT EXCEL SIMPEL. Semua Dokumen. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-/03. Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat. UNDANGAN JADWAL BIMTEK SETDA,. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan. Tata Naskah Dinas. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : a. U Badan: Provinsi Lampung: Sumber: BNRI 2023 (144); 75hlm: Tempat Terbit: Bandarlampung:. Kategori: Peraturan Mentri dalam Negri: Nomor: 1: Tahun: 2023: Tanggal Diundangkan, Diunduh Sebanyak: 111 kali: Status: Berlaku: Berkas: PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2023 TTG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. SE Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN. ABSTRAK: Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; PERBUP Kutai Kartanegara No. Tata Naskah Dinas. penyempurnaan menjadi “Pedoman Tata Naskah Dinas”. Kementerian Dalam Negeri. “disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”,pemda tidak memiliki pemahaman bahwa dalam penentuan besaran pemberian TPP “Sky is The Limit”; c. 2023/No. Title: Permendagri Nomor 42 Tahun 2016 tentang tata naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pedoman tata naskah Dinas Instansi Pemerintah, Author: Indonesia. Download to read offline. Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; 2. TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS.